contoh tindakan hukum pemerintah. 2. contoh tindakan hukum pemerintah

Seseorang atau Badan Hukum Perdata Dalam lalu lintas pergaulan hukum khususnya. Penegakan supremasi hukum Penegakan supremasi hukum diwujudkan dengan memproses secara hukum setiap kasus. Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif. Aamiin. PNS sebagai aparatur pemerintah dan/atau bagian dari pemerintah harus senantiasa memerhatikan norma pemerintahan dan norma perilaku. Bagikan: JAKARTA – Dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum . 10 tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua aktivitas yang dilakukan. tindakan hukum Pemerintah serta syarat dan akibat hukumnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 53 ayat. A. Pasalnya hukum ini merupakan seperangkat regulasi yang memungkinkanAdministrasi Negara mengerjakan fungsinya, yang sekalian juga melindungi warga terhadapsikap tindak Administrasi Negara, dan melindungi Administrasi Negara itu sendiri. Perbuatan hukum menurut hukum publik. 2017 adalah sebanyak 688. Utrecht tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang terpenting dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan. Perluasan kewenangan PTUN dapat 7 8 Paulus Effendi Lotulung, 2013, Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara. tuntutan reformasi c. PPKM di Kota Pontianak. tindakan hukum TUN. Merujuk buku Aku Warga Negara Indonesia (Depdiknas, 2009:47), pembagian fungsi tersebut adalah sebagai berikut: Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh. Pengertian dan Sumber Wewenang. Tindakan hukum yang demikian disebut Beschikking (ketetapan atau keputusan). 79. Perbuatan pemerintah menurut p endapat Van Poelje adalah tindakan hukum publik yang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Rumusan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5Narkoba merupakan salah satu pelanggaran hukum yang sangat merugikan masyarakat. 7. Perumusan mengenai pengertian perbuatan sewenang-wenang sebagai. Hukum Administrasi Negara adalah peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya sekaligus melindungi warga negara terhadap sikap dari tindak. H. Nah, dalam kesempatan ini, penulis akan mengajak pembaca untuk membahas materi mengenai contoh perilaku masyarakat yang menaati. 10. Kedua pemerintah memiliki fungsi sekunder atau fungsi. Tujuan dari diberlakukannya hukum adalah untuk membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Hukum Publik Selanjutnya kami merujuk pada laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada artikel Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, berdasarkan Pasal 20 UU 30/2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. 2. Transmisi kendaraan ke kerabat, meskipun tidak ada uang dalam transaksi. Polisi membantu masyarakat untuk menangkap pencuri yang meresahkan masyarakat. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan tidak menimbulkan. Utrecht berpendapat, bahwa tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 1. Rommeyn, bestuurshandeling atau perbuatan pemerintahan adalah tiap tindakan atau perbuatan. Keputusan kebijakan (policy decicions), keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk dalam kegiatan ini adalah antara lain menetapkan undang-undang dan mengumumkanUntuk memudahkan pemahaman dan menyeragamkan istilah, bisa dilihat pengertian tindakan administrasi pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. Tindakan Pemerintahan Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai drager van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban- kewajiban Sebagai subyek hukum maka sering melakukan tindakan baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen) 61. Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Atas. “Aparat pemerintah harus berhati-hati dalam tindakan,” ujarnya dalam webinar Hukum Administrasi Negara dalam Perlindungan HAM, Jum’at (18/12). Tindakan hukum sendiri mengandung makna penggunaan kewenangan dan di dalamnya pula tertulis pula terkait kewajiban pertanggungjawaban. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Konsep Negara Hukum • Konsep negara hukum erat kaitannya dengan rechtsstaat dan rule of law; serta nomocracy yang terdiri dari nomos (hukum) dan cratos (kekuasaan). Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Jadi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum public hanya berasal dari satu pihak saja, yakni pemerintah dengan cara menentukan. Perpres merupakan tindakan hukum pemerintah bersifat regeling yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan mulai diberlakukan kembali dengan UU 12/2011 dan perubahannya. Dalam instrument yuridis terdapat dua. Secara teoritis, Tindakan Faktual selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan Tindakan Faktual yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum. Latar Belakang Pemerintah dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bertangung jawab atas pengunaan kekuasaan/exercising power (the international Encyclopedia of Social Science, 1847). Hukum pemerintah adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, aturan yang turut menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat dan diatur oleh badan-badan yang berwajib. Hukum Administrasi Negara memberikan beberapa ketentuan tentang pembuatan instrumen yuridis, sebagai contoh mengenai pembuatan keputusan. Umumnya, diskresi diterapkan pada kasus-kasus ringan, seperti pelanggaran, kejahatan ringan yang pelakunya anak di bawah umur, atau jika masyarakat hendak menggunakan tata cara adat untuk menghukum kesalahan pelaku. com – Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Menyewakan sebidang tanah untuk berproduksi. tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh hakim administrasi”. Artinya, pemerintahan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak di bidang hukum dan terlindungi oleh hukum. Berikut adalah pembagiannya: Feitelijk Handelingen (biasa disebut Tindakan Material[4], atau Tindakan Faktual / Perbuatan Konkret –vide Pasal 1 angka 8 Jo. Termasuk sebagai norma perilaku ini di antaranya adalah kode etik pegawai, sumpahDALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Lutfil Ansori Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: fil. Philipus M. Hal ini terlihat dengan terjadinya beberapa rekor (buruk) terkait penambahan kasus harian ataupun jumlah orang yang meninggal dunia. Nepotisme adalah bentuk. Perbuatan Hukum Bersegi Satu Artinya hukum public itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Memperkaya diri sendiri dan orang lain. co. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika. hukum dan finansial untuk melaksanakannya. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut : Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam. Dalam Pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, tindakan. Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat di Indonesia. Kasus positif Covid-19 pada Kamis ini telah mencapai angka 1. 48 WIB menunjukkan bahwa orang yang positif terjangkit virus corona (covid-19) telah mencapai 486. 27 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAKAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN), PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. SEGI TINDAKAN PEMERINT AHAN ( BESTUUR HANDELINGEN) Tindakan pemerintahan dapat dibagi menjadi dua. B. Unsur-unsur Tindakan Hukum Pemerintahan Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan sebagai berikut : 1. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara. Legal Adalah Istilah Hukum, Kenali Perbedaan dan Contoh Perbuatannya. Asas legalitas tidak hanya dikenal dalam hukum pidana, tetapi juga dalam bidang Hukum Administrasi Negara. 4. Unsur-unsur Tindakan Hukum Pemerintahan Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Tindakan pemerintah ( bestuurshandeling, jamak= bestuurshandelingen) merupakan perbuatan pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. dua konsep tindakan pemerintah yang berbeda dalam hukum administrasi, sedangkan mengenai peralihan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara tidak dinyatakan jelas dan tegas jenis sengketa apa yang dialihkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 85. Berdasarkan sifatnya, wewenang pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu : 1) wewenang pemerintah yang bersifat terikat, 2) wewenang fakultatif, dan 3) wewenang bebas. Sebagaimana hakikat dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Produk hukum yang mengikat umum (peraturan yang dibuat tidak hanya terikat pada suatu golongan tertentu, tetapi mengikat seluruh lapisan masyarakat sebagai warga negara Indonesia). Pendampingan dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah. Contoh kasus hukum publik di Indonesia: 1. Alat pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang disebut dengan Aparatur. Salah satu contoh Hukum Publik adalah Hukum. PENEGAKAN HUKUM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Penulis: Dian Aries Mujiburohman Kata Pengantar: Prof. Dengan demikian, tindakan hukum pemerintahan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya dibidang pemerintahan atau administrasi negara. penafsiran hukum (legal interpretation) sistematis sehingga ketentuan Pasal 36 PP No. 2 Bentuk-Bentuk Tindakan Pemerintah. Bahkan hampir setiap bentuk negara di dunia memiliki peraturan ini guna menjaga kesetabilan hidup warga negaranya. Tindakan ini merupakan tindakan hukum pemerintah . Lalu, aparat penegak hukum tidak sembarangan memidanakan tindakan administrasi pemerintahan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. 0. 212. 209. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut Indroharto [1], tindakan hukum tata usaha negara itu selalu. Sedangkan standar prosedur operasional (SPO) sangat bersifat teknis yang mengatur. Muatan Peraturan Pemerintah pun berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. “authority” dalam bahasa Inggris. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam konsideran menimbang menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan. Badan hukum privat. Gedung PTUN Jakarta. Hukum administrasi negara ini berisi semua peraturan yang berkaitan dengan cara bagaimana organ pemerintahan. Asas teritorial ini kemudian diperluas kembali oleh Pasal 3 KUHP:. 3. Dalam satu pemerintah diperlukan suatu. Berikut ini contoh-contoh tindakan penegakan hukum di masyarakat. 5 tahun 1986 menyebutkanbahwaTidaktermasukdalampengertianKeputusan Tata Usaha Negara menurutUndang-Undangini: 8 Contoh Peraturan Pemerintah (PP) Pusat di Indonesia. Tindakan pemerintah pada lapangan hukum privat menempatkan pemerintah setara. Menurut Munir Fuady, Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyatnya muncul dalam dua teori, sebagai berikut: 69. KEDUDUDKAN,KEWENANGAN,DAN TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DISUSUN OLEH : Farzana Nafila NIM: (1503101010172) DOSEN PEBIMBING: EFFENDI UNIVERSITAS SYIAH KUALA FKULTAS HUKUM PENDAHULUAN Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus, ketika ia menulis “Publicum ius est, quod ad statum rei romanea spectat, privatum quo ad singulorum utitilatem. Organizational Tribalism 4. ASPEK TEORITIK KEWENANGAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG Philipus M. Selanjutnya,. badan atau pejabat pemerintahan) yang berisi tindakan hukum tun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sebagai contoh, Pegawai ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dan putusan tersebut. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimakasudkan. Cacat hukum keputusan dan atau tindakan pemerintah/penyelenggara negara pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum tindakan penyelenggara negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam, yakni: cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. 2. Pada dasarnya UU Nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur persyaratan diskresi, yaitu sesuai dengan tujuan diskresi pada Pasal 22 (melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu. Contoh diskresi dalam penegakan hukum. Asas legalitas hukum administrasi negara ini didasarkan pada UU No 51. 6. 2. Kasus pelanggaran hukum perdata yang pertama ini terjadi pada tahun 2006, PT Freeport. T. tindakan lain yang merugikan negara. 938 orang, kerugian negara sebesar 21,9 triliun. 1. Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus, ketika ai menulis “Publicum ius est, quod ad statum rei romanea spectat, privatum quo ad singulorum utitilatem” (hukum publik adalah hukum yang berkenaan dangan kesejahteraan Negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur… Karakteristik tindakan hukum demikian ini berkenaan dengan dasar bertindak yang dimiliki oleh organ pemerintahan, yaitu kewenangan (bevoegdheid). Keaktivitas atau pembuatan itu pada garis besarnya dibedakan ke dalam dua gologan, yaitu: 1. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UUAP). negara/masyarakat agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengawasi jalannya hukum. Setelah itu, hukum perdata mengalami banyak proses perubahan. 2. 1 Pengertian Instrumen Pemerintahan Instrumen Pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. TINDAKAN HUKUM PUBLIK adalah. Di dalamPasal 2 UU No 9 Tahun 2004 PerubahanAtas UU No. 118. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan. Juliari Batubara tersandung korupsi dana bansos COVID-19. Pencegahan kerugian. Melalui artikel ini, saya membahas 3 sumber kewenangan pemerintah melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan ↗. Situs Hukum - Tugas pemerintah dalam suatu negara “welfare state” adalah “bestuurszorg” yaitu menyelengarakan kesejahteraan umum (menurut Lemaire dan E. Pertama, perlindungan hukum dibutuhkan dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan negara yang sah. PEMBAHASAN. Ruas yang wajib ditandai *. Manusia (natuurlijk persoon) 2. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. “Unsur-unsur Perizinan”Sebagai kesimpulan, KTUN yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat hukum karena tindakan yang dilakukan. Pengemudi ojol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengeluhkan Peraturan Menteri Perhubungan. Tindakan pemerintahan. Oleh Abdul Rozak S. c. Pengertian istimewa oleh karena kewenangan itu diberikan oleh hukum. Pendahuluan Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh organ. Pemberian vonis terhadap pelaku kejahatan; Pengadilan memberi hukuman berat kepada terdakwa kasus korupsi;a. Lebih lanjut dijelaskan oleh Soeroso dalam buku yang sama (hal. Kusmadi Pudjosewojo Definisi hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk kesatuan dan bentuk pemerintahan yang mengarah pada masyarakat. 60. ” – Greg S. Terkait hal ini, Zaskia melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 pasal 41 ayat 2. Pembagian Kekuasaan 3. Hadjon[1], dalam tulisannya tentang wewenang mengemukakan bahwa ”Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah “bevoegdheid” dalam istilah hukum Belanda. Atau, semuanya bermuara pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). 1. 5. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi banyak juga dilakukan oleh perempuan. Cita-cita dan tujuan hidup bangsa. PSL 1 angka 7 Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. , M. Intinya, Presiden meminta aparat penegak hukum tidak memidanakan kebijakan atau diskresi. Secara teoritis, Tindakan Faktual selama ini dipahami bukan bagian dari tindakan hukum pemerintah namun merupakan Tindakan Faktual yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum. Sepanjang 2 tahun terakhir, hukum Indonesia bak kisah sinetron televisi. Kata Kunci : Implementasi, Tindakan Pemerintah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum untuk Pemerintah A. Peraturan pemerintah sangatlah penting dikeluarkan apabila ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Pandangan tersebut dikritisi oleh Indroharto8 dan Philipus M. Beberapa contoh Peraturan Pemerintah di antaranya: PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang. 2 ##### 1 Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum. Menurut Steurer (2010) bahwa ada lima alasan mengapa pemerintah harus berperan dalam kebijakan CSR. Hal ini berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan tersebut tunduk kepada ranah hukum yang mana, serta Kompetensi Absolut Peradilan yang berwenang mengadili. com Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk pertanggungjawabannya manakala terjadi penyimpangan. Dengan menelaah substansi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan pelaksanaan (undang-undang organik) dari Pasal 22A UUD 1945, peraturan. Salah satu contoh dari perbuatan aparat pemerintah ialah ketetapan. ditindak lanjuti. Memperhatikan pola makan untuk menjaga kesehatan sehingga dapat menjalankan segala aktivitas bermasyarakat dengan baik. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi anarkisme dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan penanggulangan berupa tindakan preventif dan represif. Pemerintahan berdasarkan UU 4. Rechtshandeling atau tindakan hukum 1. Soal Pilihan Ganda bab Pancasila. Menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan. Itu sebabnya, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harsanto Nursadi, menyarankan agar para pejabat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Ilustrasi hukum. Dasar hukumnya adalah Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang. Contoh perbuatan hukum. Berdasarkan hukum privat seperti sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain 9 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departemen Hukum dan.